Minggu, 16 November 2014

Latar Belakang Perancis

Latar belakang revolusi Perancis dapat dilihat dengan mencermati kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya Perancis pada abad ke 17, sebelum terjadinya Revolusi Perancis.
Kondisi politik
Sejak awal abad ke 17, Perancis diperintah oleh raja-raja yang memiliki kekuasaan absolut. Kekuasaan raja tidak diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi dan tidak ada dewan perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan. Raja dianggap memeroleh wewenang “dari atas” (Tuhan) untuk memerintah secara turun temurun.
Kondisi sosial
Dalam masyarakat terdapat golongan-golongan yang mempunyai kedudukan sosial dan hukum yang berbeda-beda. Golongan yang satu dengan golongan lainnya mempunyai perbedaan hak, ada golongan yang mempunyai hak-hak istimewa sementara golongan lainnya sangat menderita.
Golongan petani  dan golongan pertengahan merupakan golongan yang tidak mempunyai hak-hak istimewa. Golongan pertengahan (borjuis) walaupun berpendidikan dan kaya, namun tidak mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, tidak ikut menentukan dalam pemerintahan, tidak mempunyai hak istimewa dalam arti dibebani berbagai macam pajak. Golongan petani yang umumnya hanya merupakan petani penyewa dan buruh tani pada tanah-tanah bangsawan dibebani berbagai macam pajak yang sangat berat dan hanya sebagai budak yang dapat diperjualbelikan, hidup sangat menderita dan tertekan; sementara golongan bangsawan dan golongan ulama gereja hidup mewah dengan pendapatan yang besar dari pemungutan pajak, dari pemberian raja-raja dan hak-hak istimewa, seperti dibebaskan dari pajak yang berat, diberi hak memungut pajak dari petani, berburu di atas tanah miliknya sekalipun tanah itu sementara digarap oleh petani.
Penderitaan petani dan kekecewaan golongan borjuis atas keadaan sosial Perancis tersebut mendorong mereka menempuh jalan kekerasan untuk melakukan pembaharuan di Perancis.
Pembagian golongan masyarakat Perancis dapat pula diuraikan sebagai berikut:
Golongan I, terdiri dari ulama gereja Katolik
Golongan II, terdiri dari kaum bangsawan
Golongan III, adalah kaum pedagang dan pengusaha serta orang-orang terkemuka dalam masyarakat.
Golongan IV, adalah petani yang tidak memiliki tanah.
Kondisi ekonomi
Sistem pajak yang buruk, berbagai pajak yang harus dibayar oleh rakyat, yaitu pajak kepada raja, kepada gereja dan kepada bangsawan. Karena banyaknya beban pajak, petani tidak memperoleh hasil lebih, akibatnya ekonomi pertanian Perancis tidak mengalami kemajuan.
Sementara itu, biaya yang terlalu besar untuk kehidupan mewah raja, permaisuri dan selir, serta biaya untuk peperangan yang melebihi pendapatan negara mengakibatkan kekacauan ekonomi. Kas negara kosong, ditambah lagi utang negara yang menumpuk, mendorong terjadinya revolusi Perancis.
Kondisi budaya
Budaya hidup berfoya-foya permaisuri dan selir serta kemewahan hidup golongan bangsawan dan golongan gereja menimbulkan ketidakpuasan golongan borjuis dan petani yang kemudian memelopori Revolusi Perancis.

Sabtu, 15 November 2014

Jose Rizal pahlawan nasional filipina

José Rizal

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

José Rizal
José Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda (lahir di Calamba, Provinsi Laguna, Filipina, 19 Juni 1861 – meninggal di Dapitan, provinsi Zamboanga (Mindanao), Filipina, 30 Desember 1896 pada umur 35 tahun) adalah tokoh bangsa Filipina. Ia diberikan bermacam-macam gelar: "Kebanggaan Ras Melayu," "Tokoh Besar Malaya," "Tokoh Utama Filipino," "Mesias Revolusi," "Pahlawan Universal," "Mesias Penebusan." Hari peringatan kematian José Rizal adalah 30 Desember dan merupakan hari libur di Filipina.
Ia adalah seorang yang berbakat. Selain dari menjadi seorang dokter, ia juga seorang arsitek, seniman, pendidik, ekonom, etnolog, ahli pertanian, sejarahwan, jurnalis, pemusik, mitologiwan, internasionalis, naturalis, dokter mata, sosiolog, pematung, penyair, penulis drama dan novelis.
Ia menguasai 22 bahasa, di antaranya: Tagalog, Cebuano, Melayu, Tionghoa, Arab, Ibrani, Inggris, Jepang, Spanyol, Catalan, Italia, Portugis, Latin, Perancis, Jerman, Yunani, Rusia, Sanskerta dan dialek-dialek Filipina yang lain.
Sebagai seorang patriot tertinggi bagi bangsa Filipina, hari kematiannya pada 30 Desember kini diperingati sebagai hari libur di Filipina, yang disebut hari Rizal.

Keluarga

José Rizal merupakan anak yang ketujuh dari 11 bersaudara dari keluarga Francisco Rizal Mercado dan Teodora Alonzo dan dilahirkan di dalam sebuah keluarga kelas menengah Tionghoa-Mestizo yang kaya di Calamba, Provinsi Laguna, Filipina.
Para rahib Dominikan memberikan kepada keluarganya hak untuk menyewa sebuah hacienda dan sawah yang ada di situ, namun kemudian terjadilah tuntutan. Belakangan Jenderal Valeriano Weyler memerintahkan bangunan di tanah pertanian itu dibongkar.
Ketika mendaftar di Ateneo, Rizal mengganti nama keluarganya menjadi "Rizal" agar ia tidak terkena akibat buruk dari nama "Mercado". Abangnya, Paciano Mercado, terkait dengan sejumlah pastor Filipina, Mariano Gomez, José Burgos dan Jacinto Zamora yang dinyatakan subversif, sehingga mereka dihukum mati dengan "garrote" (teknik hukuman mati dengan cekikan).
Rizal merupakan keturunan kelima Domingo Lam-co, seorang imigran Tiongkok yang telah berhijrah ke Filipina dari Amoy, RRC pada pertengahan abad ke-17 (lihat Tionghoa Filipina). Lam-co berumah tangga dengan seorang perempuan Sangley, kelahiran Luzon, Inez de la Rosa. Untuk menghindari keturunannya dari kebijakan rasialis yang diberlakukan atas penduduk Tionghoa oleh pemerintah Spanyol yang menjajah Filipina pada masa itu, Lam-co mengganti nama keluarganya menjadi "Mercado" (pasar) untuk menunjukkan akar mereka sebagai pedagang. Nama Rizal, aslinya Ricial, atau pucuk hijau, diciptakan oleh Paciano untuk memungkinkan José bebas bepergian, karena keluarga Mercado telah dicap negatif karena kecerdasan intelektual anak mereka. Perlu dicatat bahwa sejak masa kanak-kanak Rizal telah mengajukan gagasan-gagasan politik yang asing pada masa itu, berupa kebebasan dan hak-hak individu yang tentu telah membangkitkan amarah penguasa.
Selain garis keturunan Melayu dan Tionghoa, penelitian silsilah baru-baru ini menemukan bahwa José juga memiliki darah Spanyol, Jepang dan Negrito. Kakek buyutnya dari pihak ibunya (buyut Teogodra) adalah Eugenio Ursua, seorang keturunan dari para pemukim Jepang, yang menikahi seorang perempuan Filipa yang bernama Benigna (nama keluarganya tidak diketahui). Keduanya ini melahirkan Regina Ursua yang menikahi seorang mestizo Sangley dari Pangasinán, seorang hakim yang bernama Manuel de Quintos, kakek Teodora. Anak perempuan mereka, Brígida de Quintos, menikah dengan seorang mestizo (campuran Spanyol) yang bernama Lorenzo Alberto Alonzo, ayah dari Teodora.

Pendidikan

José Rizal sebagai mahasiswa kedokteran berusia 18 tahun di U.S.T.
José Rizal mulai belajar dengan Justiniano Cruz di Biñan, Laguna. Ia kemudian pergi ke Manila untuk belajar di Ateneo Municipal de Manila dan di sana ia meraih ijazah S1-nya pada 1877 dan lulus sebagai mahasiswa terbaik di kelasnya. Ia meneruskan pelajarannya di Ateneo Municipal untuk meraih ijazah dalah bidang pengukuran dan pemetaan tanah dan pada masa yang sama, belajar di Universitas Santo Tomas dalam bidang sastra dan filsafat. Ketika ia mengetahui bahwa ibunya akan menjadi buta, ia berencana untuk mengambil bidang kedokteran (mata) di Universitas Santo Tomas tetapi tidak menamatkan kuliahnya karena merasa orang Filipina didiskriminasi oleh paderi-paderi Dominikan yang mengurus universitas tersebut.
Tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarganya, namun dengan dukungan penuh dan rahasia dari abangnya Paciano, ia kemudian pergi ke Madrid, Spanyol dan belajar kedokteran di Universidad Central de Madrid. Dari situ ia mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Pendidikannya dilanjutkannya di Universitas Paris dan Universias Heidelberg di Jerman dan di sana ia mendapatkan gelar doktornya yang kedua.

Karya

José Rizal terkenal dengan karangan dua novel, Noli Me Tangere (1887) dan El Filibusterismo (1891), keduanya merupakan kritik mengenai penjajahan Spanyol atas Filipina. (Buku-buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia - "Noli Me Tangere" pada 1975 dengan judul Jangan Sentuh Aku dan "El Filibusterismo" pada 1994 dengan judul Merajalelanya Keserakahan, oleh Tjetje Jusuf dan diterbitkan oleh Pustaka Jaya).
Buku-buku ini, yang diilhami oleh gagasan-gagasan dalam Cervantes, Uncle Tom's Cabin, Don Quixote dan Pangeran Monte Cristo, membangkitkan kemarahan orang-orang Spanyol dan orang-orang Filipina yang terpengaruh Spanyol, karena simbolismenya yang terus-terang dan menghina di dalam buku-buku itu. Hal ini akhirnya menyebabkan ia dituntut sebagai penghasut revolusi, lalu diajukan ke pengadilan militer dan dihukum mati. Revolusi Filipina tahun 1896 terjadi tak lama sesudah itu. Pengadilan Rizal dianggap sebagai lelucon bahkan oleh tokoh-tokoh Spanyol pada zamannya. Tak lama sesudah hukuman matinya, filsuf Miguel de Unamuno, dalam suatu ungkapan yang penuh perasaan dan tidak terlupakan, mengakui Rizal sebagai seorang Spanyol, yang dibesarkan dalam tradisi-tradisi yang terbaik dari negeri itu, "...lebih Spanyol daripada jiwa-jiwa malang yang, di atas jenazahnya yang masih hangat, melontarkan seruan hujatan ke langit yang bagaikan penghinaan itu, 'Viva España' (Hidup Spanyol!).
Bahkan di dalam kematian, kata-kata Rizal masih membangkitkan inspirasi. Ketika Undang-undang Organik Filipina diperdebatkan di Kongres, keraguan tentang kemampuan bangsa Filipina untuk memerintah dirinya sendiri dihapuskan oleh pidato yang penuh perasaan oleh Anggota Kongres Henry Cooper dari Wisconsin yang mengandung kutipan dari terjemahan bahasa Inggris puisi kehormatannya, "Mi Ultimo Adios," lalu menutupnya dengan pertanyaan yang menggugah, "Di bawah suasana atau langit apakah tirani ini boleh mengklaim korban yang lebih agung?"

Keberanian

Setelah menulis Noli me Tangere, di antara berbagai puisi, drama, dan traktat yang masih ditulisnya, Rizal kembali memperoleh cap negatif di antara orang-orang spanyol. Berlawanan dengan nasihat keluarga dan sahabat-sahabatnya, ia kembali ke Filipina untuk menolong keluarganya, yang saat itu masih mengalami masalah dengan para tuan tanah Dominikan. Ia mengajukan permohonan kepada masyarakat Calamba untuk berbicara melawan para rahib itu. Sebagai balasan, para rahib Dominikan menghukum para petani Calamba dengan lebih hebat lagi, hingga bahkan mengusir mereka dari rumah-rumah mereka karena menolak membayar harga sewa tanah yang selangit. Rizal belakangan kembali meninggalkan negerinya.
Wenceslao Retana menghina Rizal dengan rujukan yang sembrono kepada orangtuanya, dan segera meminta maaf setelah ditantang untuk berduel. Ia selamat setelah mengeluarkan permintaan maaf, dan bahkan kemudian menjadi pengagumnya dan menulis biografi Rizal yang pertama di Eropa.
Beberapa saat sebelum ia ditembak mati oleh pasukan infantri yang terdiri dari bangsa Filipina asli, yang didukung oleh pasukan yang menjaminnya yang terdiri dari pasukan infantri Spanyol, si kepala Departemen Kesehatan Filipina, seorang Spanyol, meminta untuk memeriksa denyut nadinya. Normal. Mengetahui hal ini, si sersan Spanyol yang bertugas memimpin pasukan pendukung menyuruh pasukannya untuk diam ketika mereka mulai menyerukan "viva" dengan kerumunan partisan.

Peninggalan

Rizal lebih merupakan pelopor sebuah masyarakat yang terbuka, daripada seorang pejuang revolusioner yang menuntut kemerdekaan politik. Ia menganjurkan sistem perwakilan rakyat untuk menghasilkan pembaruan institusional dengan cara-cara damai, dan bukan melalui revolusi kekerasan. Dalam hal ini ia adalah penganjur pembaruan politik anti-kekerasan pertama di Asia.
Sebagai ketua gerakan Gerakan Propaganda mahasiswa Filipina di Spanyol, ia menyumbangkan beberapa artikel kepada surat kabar La Solidaridad di Barcelona dengan agenda-agenda yang berikut:
  • Bahwa Filipina menjadi salah satu provinsi Spanyol
  • Perwakilan bagi orang Filipina di Cortes (Parlemen)
  • Gereja-gereja Filipina dipimpin oleh imam-imam Filipina dan bukan para imam Augustinian Spanyol
  • Kebebasan berserikat dan bersuara
  • Hak yang sama di hadapan undang-undang (untuk orang Filipina maupun Spanyol yang mengadu ke pengadilan)
Pemerintah kolonial di Filipina tidak menyukai pembaruan-pembaruan ini, meskipun misalnya usul-usul itu didukung secara terbuka oleh para intelektual Spanyol seperti Morayta, Unamuno, Pi y Margal dll. Sekembalinya ke Manila pada 1892, ia membentuk sebuah gerakan masyarakat yang dinamai La Liga Filipina. Liga ini menganjurkan pembaruan-pembaruan sosial yang moderat ini melaui cara-cara yang legal, namun kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Pada saat itu, ia sudah dinyatakan sebagai musuh negara oleh penguasa Spanyol karena novel-novelnya yang menghasut. Noli me Tangere, khususnya, menampilkan para rahib dalam gambaran yang sangat buruk, dengan sedikit sekali atau bahkan tidak ada harapan untuk diperbaiki.
Sebagai seorang pembaru politik, ia setara dengan Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, dan Sun Yat Sen sebagai perintis yang mengubah cara berpikir di benua Asia, namun sebagai seorang modernis yang mendapatkan yang terbaik dari apa yang dapat diberikan oleh peradaban Eropa, ia melampaui negara maupun benua, seorang visioner yang berpandangan jauh ke depan, dengan pesan yang relevan untuk masa kini.
Begitu pula dikarenakan jiwa sosialnya yang tinggi tanpa memandang ras dan bangsa, maka pemerintahan Kota Medan, Indonesia, mengabadikan nama Jose Rizal menjadi salah satu nama jalan di Kota Medan.

Hari-hari terakhir

Hukuman mati Rizal
Rizal dianggap terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberontakan yang sedang berkembang dan pada Juli 1892 ia dibuang ke Dapitan di provinsi Zamboanga (Mindanao). Di sana ia mendirikan sebuah sekolah dan rumah sakit. Selain itu ia merancang sebuah sistem saluran air untuk rakyat. Ia bertemu dan berpacaran dengan anak tiri dari seorang pasien, seorang perempuan Irlandia bernama Josephine Bracken, namun ia tidak dapat melangsungkan pernikahan secara gerejawi, karena ia tidak mau kembali ke agama masa mudanya. Selain itu, ia juga dianggap pro revolusi. Untuk menghilangkan kaitan antara dirinya dengan revolusi berdarah, Rizal menjadi relawan dan diberikan izin oleh Gubernur Jenderal Spanyol Ramon Blanco y Erenas untuk pergi dan melayani para korban demam kuning di Kuba.
Pada 1896, pemberontakan yang dirancang oleh Katipunan, sebuah perhimpunan rahasia nasionalis, berkembang menjadi suatu revolusi besar-besaran, sebagai sebuah pemberontakan nasionalis sejati dan menyebabkan diproklamasikannya republik pertama yang benar-benar demokratis di Asia. Rizal ditahan di tengah perjalanan, dipenjarakan di Barcelona, dan diajukan ke pengadilan. Ia dinyatakan terlibat dalam revolusi melalui hubungannya dengan para anggota Katipunan dan diadili di pengadilan militer dengan tuduhan pemberontakan, pengkhianatan, dan permufakatan. Selama dalam perjalanan, ia tidak dirantai dan mempunyai banyak kesempatan untuk melarikan diri, namun ia menolaknya. Itu adalah lambang wataknya bahwa tak seorang Spanyol pun yang dapat menyentuhnya. Rizal dinyatakan terbukti bersalah atas ketiga tuduhan dan dijatuhi hukuman mati.
Sementara hukumannya semakin mendekat, Rizal menulis puisinya yang terakhir, yang, meskipun tidak berjudul, akhirnya dikenal sebagai "Mi Último Adiós" (Selamat Tinggalku yang Terakhir). Puisi ini lebih tepat diberi judul, "Adios, Patria Adorada" (harafiah: "Selamat Tinggal, Tanah Air Tercinta"), dari logika dan tradisi sastranya: kata-kata yang muncul pada baris pertama puisi itu sendiri.
Dalam suratnya yang terakhir, dari rangkaian surat-menyurat yang sangat tebal dan tidak ada tandingannya dalam tradisi Asia, kepada Profesor Fernando Blumentritt dari Sudeten, Jerman - Saudaraku tercinta, saat engkau menerima surat ini, aku sudah tiada. Esok pada pk. 7, aku akan ditembak; namun aku tidak bersalah atas tuduhan melakukan pemberontakan... Ia harus meyakinkan sahabatnya bahwa ia tidak pernah berubah menjadi seorang revolusioner, seperti yang pernah dipertimbangkannya, bahwa cita-cita yang diperjuangkan oleh keduanya tetap dipegangnya hingga akhir. Ia pun menyerahkan sebuah buku yang secara pribadi dijilidnya di Dapitan untuk 'sahabat terbaik dan tercintanya'. Ketika orang Austria itu menerimanya, ia menangis dan meratap.
Setelah Rizal dijatuhi hukuman mati, muncul banyak keraguan mengenai kejadian-kejadian di sekitar kematiannya. Banyak orang yang tetap percaya bahwa Rizal tidak menikahi kekasihnya tercinta Josephine Bracken sesuai tradisi Katolik Roma beberapa jam sebelum hukuman matinya, ataupun mencabut bagian-bagian tulisannya yang bernada anti Katolik, sebuah pertikaian yang tidak kunjung berkurang. Firasat Rizal sendiri adalah pembelaannya setelah kematiannya. Tersisip dalam 'Mi Ultimo Adios' sebuah kunci yang mungkin menyingkapkan isi hatinya, "Aku pergi ke tempat di mana tidak ada budak, tidak ada algojo atau penindas, di mana iman tidak membunuh..." Ini adalah komentarnya yang terakhir tentang Gereja Katolik pada masanya. Karena kecerdasannya yang luar biasa, teladannya terhadap para sahabat dan musuhnya, perjuangannya yang baik dan tidakannya yang berani atas nama perdamaian, ia menjulang melampaui semua pahlawan Filipina.
Di tempat ia gugur kini berdiri sebuah patung, yang dirancang oleh pematung Swiss, Richard Kissling yang terkenal karena patungnya, "William Tell". Patung itu memuat tulisan: "Aku ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang mencabut hak mereka untuk mencintai negaranya, bahwa ketika kita tahu bagaimana mengorbankan diri kita demi tugas dan keyakinan kita, maut tidaklah menjadi masalah bila seseorang mati untuk mereka yang dicintainya– untuk negaranya dan untuk mereka yang dicintainya".

Jumat, 14 November 2014

surat pendek al ala

 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 
 1.  Sabbihis ma rabbikal a’laa.
 Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.
 
 2.  Alladzii khalaqa fa sawwaa.
 Yang menciptakan dan menyempurnakan-(nya).
 
 3.  Wal ladzii qaddara fa hadaa.
 Dan yang menentukan lalu menunjukkan.
 
 4.   Wal ladzii akhrajal mar’aa.
 Dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
 
 5. Fa ja’alahuu ghutsaa-an ahwaa.
 Lalu dijadikannya tumbuh-tumbuhan itu kering kehitam-hitaman.
 
 6.  Sanuqri-aka fa laa tansaa.
 Akan Kami bacakan kepadamu maka kamu tidak lupa.
 
 7.  Illa maa syaa-allaah[u] inaahuu ya’lamul jahra wamaa yakhfaa.
 Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang terang dan yang
tersembunyi.
 
 8.   Wa nusyassiruka lil yusraa.
 Dan akan Kami mudahkan bagimu jalan yang mudah.
 
 9.  Fa dzakkir in nafa’atidz dzikraa.
 Maka peringatkanlah karena peringatan itu berguna.
 
 10. Sayadzdzakaru may yakhsyaa.
 Orang yang takut (kepada Nya) akan memperoleh pelajaran.

 11. Wa yatajannabuhal asyqaa.
 Dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya.
 
 12.  Alladzii yashlan naaral kubraa.
 Orang yang akan masuk api yang besar.
 
 13.    Tsumma laa yamuutu fiiha walaa yahyaa.
 Kemudian di dalamnya ia tidak mati dan tidak hidup.
 
 14.  Qad aflaha man tazakkaa.
 Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dari kafir dan durhaka).
 
 15.   Wa dzakaras ma rabbihii fashallaa.
 Dan ia ingat nama Tuhannya lalu bersembahyang.
 
 16.  Bal tu tsiruunal hayaatad dunyaa.
 Namun kamu (orang-orang kafir) mengutamakan dunia.
 
 17. Wal aakhiratu khairuw wa abqaa.
 Padahal akhirat itu lebih baik dan kekal.
 
 18.    Inna haadzaa lafish shuhufil uulaa.
 Sesungguhnya ini benar-benar ada dalam lembaran-lembaran (kitab-kitab) yang terdahulu.
 
 19.   Shuhufi Ibraahiima wa Muusaa.
 Yaitu lembaran-lembaran (kitab-kitab) Ibrahim dan Mu

Minggu, 05 Oktober 2014

KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA



PENGERTIAN WARGA NEGARA
Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
DASAR HUKUM YANG MENGATUR WARGA NEGARA
Warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggungjawab dan hubungan timbal balik terhadap negara. seseorang yang di akui sebagai warga negara dalam suatu negara harus di tentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut.Sesuai dengan UUD 1945 pasal 26, yang disebut warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang di sahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain misalnya; orang peranakan Belanda, peranakan Arab, cina dll yang bertempat (menetap) di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga Negara Republik Indonesia.
Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No.22/1958, dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI.
Menurut pasal 4 UU RI No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, terdapat ketentuan baru mengenai warga Negara RI. misalnya; sebelum UU ini berlaku, perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA, maka anak yang lahir akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun sekarang kewarganegaraannya tidak berbeda ( tetap menjadi WNI),
Pasal 4 UU No 12 Th 2006 menerangkan bahwa : Warga Negara Indonesia adalah:
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, dapat di golongkan berdasarkan periode/masa sebagai berikut;
  1. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda
Oleh karena Hindia Belanda bukan merupakan suatu negara, maka tanah air Indonesia dalam zaman Hindia Belanda tidak mempunyai kewarganegaraan. Menurut peraturan Hindia Belanda (Indische Staatsregeling tahun 1927), penghuni atau penduduk tanah air Indonesia, yang bukan orang asing disebut kawulanegara Belanda yang dapat dibagi atas 3 golongan Sbb;
  1. Golongan Eropa;
  2. Golongan Timur asing;
  3. Golongan Bumi Putera.
  1. Setelah proklamasi Kemerdekaan RI 1945
Peraturan perundangan kewarganegaraan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 adalah sebagai berikut;
  1. UU RI No. 3 tahun 1946, tentang kewarganegaraan Indonesia
  2. KMB 27 Desember 1949 ( kewarganegaraan menurut hasil perundingan KMB antara RI dengan Belanda)
  3. UU no. 62 tahun 1958, tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC
  4. UU No. 4 tahu 1969, tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi
  5. UU No. 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No. 62 tahun 1958
  1. Pada masa sekarang
Adapun UU yang mengatur tentang kewarganegaraan RI yang baru, yaitu UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
ASAS – ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini antara lain :
1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
Naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Ada dua jenis pewarganegaran, yaitu pewarganegaran aktif dan paif. Dalam pewarganegaran aktif seseorang dapat menggunakan hak opsi, yaitu untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga Negara di suatu Negara. Sedangkan dalam pewarganegaran pasif, apabila sesorang tidak mau dijadikan warga Negara suatu Negara, maka dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaran dari suatu Negara.
MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN
Masalah status kewarganegaraan seseorang akan muncul apabila asas kewarganegaraan tersebut di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kemungkinan berikut :
a.       Apatride
Apatride (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari negara manapun. Misalnya Agus dan Ira adalah suami isteri yang berstatus ius-soli. Mereka berdomisili di negasa A yang berasas ius-sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Budi. Menurut negara A, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena orang tuanya bukan warganegasa. Begitu pula menurut negara B, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena lahir di negara lain. Dengan demilian Budi tidak mempunyai kewarganegaraan atau Apatride.
b.      Bipatride
Bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan.Bipatride (dwi kenegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara itu. Misalnya, Adi dan Ani adalah suami isteri yang berstatus warga negara A namum mereka berdomisili di negara B. Negara A menganut asas ius-sanguinis dan negara B menganut asas ius-soli.Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut negara A yang menganut asas ius-sanguinis, Dani adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara B yang menganut asas ius-soli, Dani juga warga negaranya, karena tempat kelahirannya adalah negara B. Dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau Bipatride.
c.       Multipatride
Seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, aitu seseorang (penduduk) yang tinggal diperbatasan antara dua negara.
Seseorang tidak diberikan berkwarganegaraan ganda. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami kasus aptride, setelah berumur 18 tahun dia bebas memilih kewarganegaraannya dengan jalan naturalisasi. Demikian pula dengan orang yang menalami kasus bipatride maka dia harus menolak salah satu dari dua kewarganegaraan.
HAL YANG MENYEBABKAN KEHILANGAN  KEWARGANEGARAAN
Pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai berikut :
  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
  2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin., bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI
  6. Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
  8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
  9. Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.
Sedangkan pasal 26 UU RI No.12 tahun 2006, juga menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya, jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut
  2. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaran RI, jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut.
 PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
. MAKNA PERSAMAAN
Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Timbulnya berbagai suasana tidak nyaman dan ketakutan bagi setiap manusia (masyarakat) disuatu tempat, karena adanya segelintir orang yang mempunyai keinginan/ kpentingan tertentu dengan cara-cara yang tidak beradab.
Di negara-negara berkembang pada umunya (termasuk Indonesia), memakai “persamaan hidup” lebih bersifat kultural karena faktor adat-istiadat dan budaya yang diterapkan secar turun temurun. Penghormatan dan penghargaan  yang tulus masih terasa cukup kuat terutama pada masyarakat pedesaan. Namun di kota-kota besar pada umumnya dengan masyarakatnya yang sudah sangat kompleks (heterogen) dan multikultural, tentu tidak banyak yang diharapkan.
 JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN KULTURAL)
Dalam kehidupan berbangsa Indonesia secara kultural, jaminan terhadap persamaan hidup telah tertanam melalui adat dan budaya daerah yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Beberapa nilai kulural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain :
a. Nilai religius
Realitas kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang hingga sekarang ini sarat dengan nilai–nilai regius, meskipun disadari bahwa tata cara ritual dan bentuk-bentuk yang disembah berbeda.
b. Nilai gotong royong
Pada sebagian masyarakat Indonesia, nilai-nilai gotong royong masih sangat kuat dipertahankan sebagai wujud kepedulian dan mau membantu sesama.
c. Nilai ramah tanah
Kebiasaan dalam pergaulan hidup yang mengembangkan sopan santun dan ramah tamah merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain didunia.
d. Nilai kerelaan
Berkorban dan cinta tanah air Rela berkorban dan cinta tanah air merupakan wujud ketulusan pengorbanan seseorang dalam bentuk harta benda maupun nyawa untuk kepentingan harga diri, harkat martabat bangsa dan negara.
JAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARA
Masa penjajahan yang berlangsung sejak zaman Belanda dan zaman Jepang, telah membuka mata seluruh masyarakat dan pemimpin bangsa Indonesia agar mampu menata kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang beradab.
Para pendiri negara sangat menyadari bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka, Negara yang akan di bangun adalah Negara yang berisi masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, dasar Negara yang menjadi pedoman penyelengaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mampu mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
Mengingat konstruksi yang dibangun oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, maka sudah menjadi kewajiban Negara untuk memberikan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jaminan persamaan hidup wrga Negara di dalam konstitusi Negara, dapat disebutkan antara lain :
A. Pembukaan UUD 1945
Pada alinea pembukaan UUD 1945 disebutkan bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan. Kalimat tersebut mengandung makna adanya pengakuan jaminan persamaan hidup bagi bangsa beradab mana pun di dunia, karena tak satu pun bangsa yang mau di jajah oleh bangsa lain.
Dalam alinea ke- 4 Pembukaan UUD 1945, dinyatakan: “……….. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, …… Kalimat “melindungi segenap bangsa dan  seluruh tumpah darah Indonesia” . Jadi, jelaslah bahwa perial jaminan persamaan hidup di Indonesiasecara konstitusional termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Jaminan persamaan kehidupan telah secara eksplisit dinyatakan untuk selanjutnya diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Sila-sila Pancasila
Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia juga telah dirumuskan secara fisolofis dalam dasar Negara Pancasila melalui sila-sila Pancasila sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Bahwa segala agama dan kepercayaan yang beradab di Indonesiaterpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama dalam sila pertama ini yaitu adanya pengakuan persamaan jaminan hidup bagi warga Negara Indonesia untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan mesing-masing.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Menunjukan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antar manusia adanya jaminan persamaan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasrkan moralitas yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
Dengan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakan kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
Merupakan keinginan hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis baik dalam arti formal maupun material berdasarkan dalam permusyawaratn / perwakilan. Ketuhanan Yang Maha Esa dan moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab dengan senantiasa menjunjung tinggi persatuam dan kesatuan bangsa.
5. Keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia
Dimaksudkan dalam rangka pengaturan hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual.


C. UUD 1945 dan Peraturan Perundangan Lainnya
Bila memperhatikan komitmen bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan Negara yang ingin mewujudkan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan bermasyarakn, berbangsa, danbernegara, sudah sangat jelas bahwa hal tersebut ingin segera diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.



 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :
1.  Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2.  Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

HAK WARGA NEGARA INDONESIA
-   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
-   Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
-   Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
-   Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” (pasal 28B ayat 2).
-   Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
-   Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
-   Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
-   Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia  :
-   Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
-   Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
-   Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
-   Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
-   Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

HAK DAN KEWAJIBAN TELAH DICANTUMKAN DALAM UUD 1945 PASAL 26, 27, 28, DAN 30
1.  Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2.  Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3.  Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4.  Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.




MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku.
Sebagaimana kita ketahui, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah. Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian hidup.
PERBEDAAN RAS
Dalam pasal 26 ayat 1 UUD 1945 tentang warga Negara dan penduduk, disebutkan bahwa yang menjadi warga Negara dan penduduk ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan UU sebagai warga Negara. Perbedaan ras yang ada hendaknya jangan dijadikan masalah yang mengancam disintegrasi bangsa. Semua adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang bangsa Indonesia asli dalam mewujudkan kejayaan bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia internasional. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai.
PERBEDAAN AGAMA
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Di Indonesia ada lima lembaga keagamaan yang keberadaannya diakui oleh pemerintah, yaitu
1. MUI (Majelis Ulama Indonesia)-Islam
2. PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia)-Kristen
3. KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia )-Khatolik
4.WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia)-Budha
5. PHDI (Parisada Hindu Darma Indonesia)-Hindu
PERBEDAAN GENDER
Gender adalah jenis kelamin manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk duduk di lembaga pemerintahan serta berbagai bidang kehidupan lainnya.
PERBEDAAN GOLONGAN SOSIAL
Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh cirri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas sosial. Di Indonesia terdapat berbagai golongan sosial. Setiap warga Negara Indonesia hendaknya menyadari bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga Negara, tanpa memandang dari golongan sosial mana ia berasal.
PERBEDAAN BUDAYA
Menurut pendapat Selo Soemardjan dan Soelaiman, kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Di Indonesia terdapat berbagai kebudayaan, baik yang berasal dari budaya daerah maupun budaya bangsa lain. Setiap orang hendaknya menyadari bahwa perbedaan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa dan tidak menjadikan sebagai faktor yang akan memecah-belah persatuan bangsa.
PERBEDAAN SUKU
Suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang lebih besar. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Diskriminasi merupakan tindakan yang tidak adil terhadap individu akibat adanya karakteristik tertentu pada individu tertentu. Karakteristik tersebut bisa berupa agama gender, golongan, suku, budaya, pendidikan, status sosial ekonomi.