PENGERTIAN
WARGA NEGARA
Warga Negara
adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut
dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil
adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh
peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal
pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
WARGA NEGARA
DAN PEWARGANEGARAAN
DASAR HUKUM YANG MENGATUR WARGA NEGARA
Warga negara
merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggungjawab dan hubungan
timbal balik terhadap negara. seseorang yang di akui sebagai warga negara dalam
suatu negara harus di tentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati
dalam negara tersebut.Sesuai dengan UUD 1945 pasal 26, yang disebut warga
negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang di sahkan
undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini,
dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain misalnya; orang peranakan Belanda,
peranakan Arab, cina dll yang bertempat (menetap) di Indonesia, yang mengakui
Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik
Indonesia dapat menjadi warga Negara Republik Indonesia.
Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU
No.22/1958, dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang
yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian atau
peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi
warga negara RI.
Menurut pasal 4 UU RI No.12 Tahun
2006 tentang kewarganegaraan, terdapat ketentuan baru mengenai warga Negara RI.
misalnya; sebelum UU ini berlaku, perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki
WNA, maka anak yang lahir akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun sekarang
kewarganegaraannya tidak berbeda ( tetap menjadi WNI),
Pasal 4 UU No 12 Th 2006 menerangkan bahwa : Warga Negara
Indonesia adalah:
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c. anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak yang lahir dalam tenggang
waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan
yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g. anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh
seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan
ayah dan ibunya;
j. anak yang baru lahir yang
ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak
diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau
tidak diketahui keberadaannya;
l. anak yang dilahirkan di luar
wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara
Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m. anak dari seorang ayah atau ibu
yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya
meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia,
dapat di golongkan berdasarkan periode/masa sebagai berikut;
- Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda
Oleh karena Hindia Belanda bukan
merupakan suatu negara, maka tanah air Indonesia dalam zaman Hindia Belanda
tidak mempunyai kewarganegaraan. Menurut peraturan Hindia Belanda (Indische
Staatsregeling tahun 1927), penghuni atau penduduk tanah air Indonesia, yang
bukan orang asing disebut kawulanegara Belanda yang dapat dibagi atas 3
golongan Sbb;
- Golongan Eropa;
- Golongan Timur asing;
- Golongan Bumi Putera.
- Setelah proklamasi Kemerdekaan RI 1945
Peraturan perundangan kewarganegaraan Indonesia setelah Proklamasi
Kemerdekaan RI 1945 adalah sebagai berikut;
- UU RI No. 3 tahun 1946, tentang kewarganegaraan Indonesia
- KMB 27 Desember 1949 ( kewarganegaraan menurut hasil perundingan KMB antara RI dengan Belanda)
- UU no. 62 tahun 1958, tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC
- UU No. 4 tahu 1969, tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- UU No. 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No. 62 tahun 1958
- Pada masa sekarang
Adapun UU yang mengatur tentang
kewarganegaraan RI yang baru, yaitu UU RI No. 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan Republik Indonesia.
ASAS – ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara. Dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru
ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. adapun
asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini antara lain :
1. Asas Ius Sanguinis (law of blood)
merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,
bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli (law of the soil)
secara terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan
asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda
terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
Naturalisasi adalah suatu perbuatan
hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Ada
dua jenis pewarganegaran, yaitu pewarganegaran aktif dan paif. Dalam
pewarganegaran aktif seseorang dapat menggunakan hak opsi, yaitu untuk memilih
dan mengajukan kehendak menjadi warga Negara di suatu Negara. Sedangkan dalam
pewarganegaran pasif, apabila sesorang tidak mau dijadikan warga Negara suatu
Negara, maka dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian
kewarganegaran dari suatu Negara.
MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN
Masalah status kewarganegaraan
seseorang akan muncul apabila asas kewarganegaraan tersebut di atas diterapkan
secara tegas dalam sebuah negara, sehingga
mengakibatkan terjadinya beberapa kemungkinan berikut :
a. Apatride
Apatride (tanpa kewarganegaraan)
timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui
sebagai warganegara dari negara manapun. Misalnya Agus dan Ira adalah suami
isteri yang berstatus ius-soli. Mereka berdomisili di negasa A yang berasas
ius-sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Budi. Menurut negara A, Budi
tidak diakui sebagai warganegaranya, karena orang tuanya bukan warganegasa.
Begitu pula menurut negara B, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena
lahir di negara lain. Dengan demilian Budi tidak mempunyai kewarganegaraan atau
Apatride.
b. Bipatride
Bipatride adalah seseorang yang
memiliki dua kewarganegaraan.Bipatride (dwi kenegaraan) timbul apabila menurut
peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kedua
negara itu. Misalnya, Adi dan Ani adalah suami isteri yang berstatus warga
negara A namum mereka berdomisili di negara B. Negara A menganut asas
ius-sanguinis dan negara B menganut asas ius-soli.Kemudian lahirlah anak
mereka, Dani. Menurut negara A yang menganut asas ius-sanguinis, Dani adalah
warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara B
yang menganut asas ius-soli, Dani juga warga negaranya, karena tempat kelahirannya
adalah negara B. Dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau
Bipatride.
c. Multipatride
Seseorang yang memiliki lebih dari
dua status kewarganegaraan, aitu seseorang (penduduk) yang tinggal diperbatasan
antara dua negara.
Seseorang tidak diberikan
berkwarganegaraan ganda. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami kasus
aptride, setelah berumur 18 tahun dia bebas memilih kewarganegaraannya dengan
jalan naturalisasi. Demikian pula dengan orang yang menalami kasus bipatride
maka dia harus menolak salah satu dari dua kewarganegaraan.
HAL YANG MENYEBABKAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
Pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur
sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai berikut :
- Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin., bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden
- Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI
- Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
- Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
- Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
- Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.
Sedangkan pasal 26 UU RI No.12 tahun 2006, juga menyebutkan kehilangan
kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut :
- Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya, jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut
- Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaran RI, jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut.
PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
. MAKNA PERSAMAAN
Persamaan merupakan perwujudan
kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain
dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Timbulnya berbagai suasana tidak nyaman dan ketakutan bagi setiap manusia
(masyarakat) disuatu tempat, karena adanya segelintir orang yang mempunyai
keinginan/ kpentingan tertentu dengan cara-cara yang tidak beradab.
Di negara-negara berkembang pada
umunya (termasuk Indonesia), memakai “persamaan hidup” lebih bersifat kultural
karena faktor adat-istiadat dan budaya yang diterapkan secar turun temurun.
Penghormatan dan penghargaan yang tulus masih terasa cukup kuat terutama
pada masyarakat pedesaan. Namun di kota-kota besar pada umumnya dengan
masyarakatnya yang sudah sangat kompleks (heterogen) dan multikultural, tentu
tidak banyak yang diharapkan.
JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN
KULTURAL)
Dalam kehidupan berbangsa Indonesia
secara kultural, jaminan terhadap persamaan hidup telah tertanam melalui adat
dan budaya daerah yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Beberapa
nilai kulural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya
memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, antara lain :
a. Nilai religius
Realitas kehidupan bangsa Indonesia
sejak zaman nenek moyang hingga sekarang ini sarat dengan nilai–nilai regius,
meskipun disadari bahwa tata cara ritual dan bentuk-bentuk yang disembah
berbeda.
b. Nilai gotong royong
Pada sebagian masyarakat Indonesia,
nilai-nilai gotong royong masih sangat kuat dipertahankan sebagai wujud
kepedulian dan mau membantu sesama.
c. Nilai ramah tanah
Kebiasaan dalam pergaulan hidup yang
mengembangkan sopan santun dan ramah tamah merupakan salah satu ciri khas
bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain didunia.
d. Nilai kerelaan
Berkorban dan cinta tanah air Rela
berkorban dan cinta tanah air merupakan wujud ketulusan pengorbanan seseorang
dalam bentuk harta benda maupun nyawa untuk kepentingan harga diri, harkat
martabat bangsa dan negara.
JAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARA
Masa penjajahan yang berlangsung
sejak zaman Belanda dan zaman Jepang, telah membuka mata seluruh masyarakat dan
pemimpin bangsa Indonesia agar mampu menata kehidupan bangsa yang merdeka dan
berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang beradab.
Para pendiri negara sangat menyadari
bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka, Negara yang akan di bangun adalah
Negara yang berisi masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dengan
keberagaman suku, agama, ras dan golongan dari Sabang sampai Merauke. Oleh
sebab itu, dasar Negara yang menjadi pedoman penyelengaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mampu mewadahi kepentingan-kepentingan
masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
Mengingat konstruksi yang dibangun
oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber
dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, maka sudah menjadi kewajiban Negara
untuk memberikan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Jaminan persamaan hidup wrga Negara di dalam
konstitusi Negara, dapat disebutkan antara lain :
A. Pembukaan UUD 1945
Pada alinea pembukaan UUD 1945 disebutkan
bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
perikemanusian dan perikeadilan. Kalimat tersebut mengandung makna adanya
pengakuan jaminan persamaan hidup bagi bangsa beradab mana pun di dunia, karena
tak satu pun bangsa yang mau di jajah oleh bangsa lain.
Dalam alinea ke- 4 Pembukaan UUD
1945, dinyatakan: “……….. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, …… Kalimat
“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” . Jadi,
jelaslah bahwa perial jaminan persamaan hidup di Indonesiasecara konstitusional
termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Jaminan persamaan kehidupan telah secara
eksplisit dinyatakan untuk selanjutnya diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
B. Sila-sila Pancasila
Pengakuan jaminan persamaan hidup
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia juga telah
dirumuskan secara fisolofis dalam dasar Negara Pancasila melalui sila-sila
Pancasila sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Bahwa segala agama dan kepercayaan
yang beradab di Indonesiaterpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu,
makna utama dalam sila pertama ini yaitu adanya pengakuan
persamaan jaminan hidup bagi warga Negara Indonesia untuk beragama dan
melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan mesing-masing.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Menunjukan ekspresi bangsa Indonesia
yang mempunyai keinginan kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antar manusia
adanya jaminan persamaan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, berdasrkan moralitas yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
Dengan dasar persatuan dan kesatuan
Indonesia, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakan kepentingan diri
sendiri dan golongan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan
Merupakan keinginan hidup berbangsa
dan bernegara yang demokratis baik dalam arti formal maupun material
berdasarkan dalam permusyawaratn / perwakilan. Ketuhanan Yang Maha Esa dan
moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab dengan senantiasa menjunjung tinggi
persatuam dan kesatuan bangsa.
5. Keadilan sosial bagi
seluruhrakyat Indonesia
Dimaksudkan dalam rangka pengaturan
hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk
mencapai masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual.
C. UUD 1945 dan Peraturan
Perundangan Lainnya
Bila memperhatikan komitmen bangsa
Indonesia dalam penyelenggaraan Negara yang ingin mewujudkan “jaminan persamaan
hidup” dalam kehidupan bermasyarakn, berbangsa, danbernegara, sudah sangat
jelas bahwa hal tersebut ingin segera diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
DENGAN UUD 45
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu
yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan
kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban
untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga
negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Untuk
mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui
posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan
kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam
UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk
untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan,
dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini
mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Harus menjunjung bangsa
Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan
menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan
rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak
mendapatkan hak-haknya.
HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :
1. Wujud Hubungan Warga Negara
dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa
peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga
Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27
sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
HAK WARGA NEGARA INDONESIA
- Hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- Hak untuk hidup dan
mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat
1).
- Hak atas kelangsungan
hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
(pasal 28B ayat 2).
- Hak untuk
mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai
hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara
Indonesia :
- Wajib menaati hukum
dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- Wajib menghormati hak
asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib
menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan :
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- Wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan:
“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.”
HAK DAN KEWAJIBAN TELAH DICANTUMKAN
DALAM UUD 1945 PASAL 26, 27, 28, DAN 30
1. Pasal 26, ayat (1), yang
menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada
ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala
warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya,
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan
kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2)
menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
MENGHARGAI
PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
Menghargai Persamaan Kedudukan Warga
Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku.
Sebagaimana kita ketahui, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah. Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian hidup.
Sebagaimana kita ketahui, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah. Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian hidup.
PERBEDAAN RAS
Dalam pasal 26 ayat 1 UUD 1945
tentang warga Negara dan penduduk, disebutkan bahwa yang menjadi warga Negara
dan penduduk ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan UU sebagai warga Negara. Perbedaan ras yang ada hendaknya
jangan dijadikan masalah yang mengancam disintegrasi bangsa. Semua adalah warga
Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang
bangsa Indonesia asli dalam mewujudkan kejayaan bangsa dan Negara Indonesia
dimata dunia internasional. Kita harus saling menghormati dan saling
menghargai.
PERBEDAAN AGAMA
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan
bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Di Indonesia ada lima lembaga
keagamaan yang keberadaannya diakui oleh pemerintah, yaitu
1. MUI (Majelis Ulama
Indonesia)-Islam
2. PGI (Persekutuan Gereja-Gereja
Indonesia)-Kristen
3. KWI (Konferensi Wali Gereja
Indonesia )-Khatolik
4.WALUBI (Perwakilan Umat Budha
Indonesia)-Budha
5. PHDI (Parisada Hindu Darma
Indonesia)-Hindu
PERBEDAAN GENDER
Gender adalah jenis kelamin manusia
yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap warga Negara baik laki-laki maupun
perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak
yang sama untuk duduk di lembaga pemerintahan serta berbagai bidang kehidupan
lainnya.
PERBEDAAN GOLONGAN SOSIAL
Golongan sosial adalah suatu
kesatuan manusia yang ditandai oleh cirri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan
identitas sosial. Di Indonesia terdapat berbagai golongan sosial. Setiap warga
Negara Indonesia hendaknya menyadari bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang
sama sebagai warga Negara, tanpa memandang dari golongan sosial mana ia
berasal.
PERBEDAAN BUDAYA
Menurut pendapat Selo Soemardjan dan
Soelaiman, kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Di
Indonesia terdapat berbagai kebudayaan, baik yang berasal dari budaya daerah
maupun budaya bangsa lain. Setiap orang hendaknya menyadari bahwa perbedaan
budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa dan tidak menjadikan sebagai faktor
yang akan memecah-belah persatuan bangsa.
PERBEDAAN SUKU
Suku adalah golongan bangsa sebagai
bagian dari bangsa yang lebih besar. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia
yang terikat oleh kesadran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Diskriminasi
merupakan tindakan yang tidak adil terhadap individu akibat adanya
karakteristik tertentu pada individu tertentu. Karakteristik tersebut bisa
berupa agama gender, golongan, suku, budaya, pendidikan, status sosial ekonomi.